undang undang angkutan umum. 22 Tahun 2009 terbagi menjadi dua jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. undang undang angkutan umum

 
 22 Tahun 2009 terbagi menjadi dua jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barangundang undang angkutan umum  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan; Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 00 wib. 006 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Angkutan Umum Trans Padang; 1. BN. Nomor. Dalam UU No. Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi Umum. com, JAKARTA - Batas kecepatan kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dimana kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor dibedakan oleh kelas jalan. JAKARTA, WOL – Kementerian Perhubungan menyatakan, ketentuan yang mengatur transportasi umum sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 47 ayat 2, Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara,. "Angkutan umum harus plat kuning sesuai undang-undang. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan. id 1) ABSTRACT Bus Rapid Transit (BRT) is a form of. Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin. 2009: 872: Undang-Undang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Pasal 32. bahwa diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang mengatur antara lain. Perlengkapan kendaraan bermotor. Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. BAB IV Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum. pelelangan yang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang. Tematik. Pasal 215 Perusahaan Angkutan Umum wajib: a. pasal 1 angka 12 . Hukum transportasi ini mengatur tentang. 4. Jenis. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak. , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007. Dalam Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya disebutkan. BPS mendata, jumlah. penyelenggaraan 6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Kegiatan Angkutan Udara salah satunya terdiri dari Angkutan Udara Niaga. bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan dalam merekrut pengemudi; f. kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian pengangkutan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang tidak menyebutkan dengan jelas bahwa sepeda motor termasuk kendaraan bermotor umum, tetapi dalam Undang-Undang tersebut juga tidak terdapat larangan mengenai penggunaan sepeda motor sebagai. TINJAUAN UMUM TRANSPORTASI PUBLIK A. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan. Diubah dengan : Permenhub No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke. Iuran wajib tersebut akan digunakan untuk memberi santunan apabilaBeberapa ketentuan umum transportasi (pengangkutan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang: 1) Bagian III titel 5 Buku Kesatu Pasal 91 sampai dengan 98 mengenai petugas pengangkut serta juragan kapal yang berlayar di sungai-sungai dan perairan ke dalam. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Buku I, Bab V bagian 2 dan 3, mulai paal 90-98 (yang mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi khusus pengangkutan barang, sedang pengangkutan orang tidak diatur) b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK. melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. Tipe Dokumen. Pasal 242 ayat (3), dan Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Jalan; Mengingat: 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Jayapura. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, jalan adalah keseluruhan bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang ada pada permukaan tanah, di atas permukaanPengangkutan perairan dengan kapal diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum. View. 2. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan,. Aksesibilitas dalam ketentuan undang-undang tersebut berarti kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan. bahwa penyelenggaraan pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum di Jalan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini; c. Pasal 1 Definisi. Fungsi utama surat angkutan adalah sebagai surat (alat) bukti dari perjanjian pengangkutan. “Satu, buatlah kebijakan wajib naik angkutan umum secara bergiliran. 137 transportasi online. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU 22/2009”) dan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (“PP No. Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang antarkota dalam provinsi sebagaimana. Pasal 193. Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan T. a. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. KETENTUAN. upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 527/KMK. Pelayanan di bidang transportasi mengacu pada undang-undang No. STATUS PERATURAN. A. Tarif Pajak Kendaraan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara. Undang-Undang No. Menurut Warpani (2002), perangkutan mempunyai peranan yang sangatkepentingan umum (Natabaya, 2006:4). Pengguna Jasa. Alvin berpendapat harus ada klasifikasi khusus terkait kendaraan roda dua yang dapat digunakan sebagai angkutan barang, angkutan umum, dan kendaraan pribadi. angkutan 11. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai Angkutan orang dan barang dengan Kendaraan Bermotor di jalan yang memerlukan peraturan pelaksanaannya. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek; 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Baca juga: Komnas Perempuan Catat 2 Kasus Pelecehan Seksual di Transportasi Online2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 38. Wajibnya angkutan umum dalam trayek wajib singgah di Terminal sebagai penyedia sarana transportasi publik dan sebagai perwujudan keberhasilan pembentukan tata ruang kota. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. 15. 22 Tahun 2009, maka, penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum, termasuk dalam hal ini adalah Angkot, tidak dapat lagi dilaksanakan pengusahaannya. 5 Marlina Dea and Anita Trisiana, “Kampung Tertib Lalu Lintas Sejak Dini Untuk Mendukung Internalisasi Pendidikan Karakter Di Masyarakat,” Citizenship JurnalUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kendaraan. Pengertian Parkir Menurut Undang-Undang Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”. 000,” kata Anthony. pasal 8 Undang-undang No. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perhubungan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 4. com, JAKARTA - Accor, grup perhotelan terkemuka di Indonesia, dalam rangka Hari Batik Nasional, mengundang para tamu untuk merayakan. Pasal 36. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 22 Tahun 2009 Adanya fenomena ini belum diantisipasi oleh pemerintah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan dari segi regulasi, sehingga dibutuhkan revisi tentang bahwa: "Ayat (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam Undang-Undang regulasi yang mengatur keberadaan mode upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,. 104. Artikel ini menguraikan secara ringkas mengenai Peraturan Pemerintah. umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 12. KM. Peraturan. Pemilihan perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses: a. tersedianya angkutan umum untuk orang dan/atau barang dalam wilayah kota/ kabupaten (Pasal 139 ayat 3). BAB IV Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum (Pasal 21 – Pasal 50). Riwayat PeraturanJASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. 7. kerugian, baik berdasarkan perjanjian pengangkutan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Indonesia, Kementerian Perhubungan Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain. (1) Setiap kendaraan umum wajib diasuransikan terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan. angkutan umum untuk lebih memperhatikan dokumen-dokumen kelengkapan dalam berkendara baik itu SIM, STNK dan Kartu Pengawasan. , dan sifat dari perjanjian pengangkutan adalah timbal balik,Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) menggandeng empat perguruan tinggi negeri (PTN) dalam membantu pemerintah membuat kebijakan transportasi di tengah pandemi COVID-19. E. Pengujian kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Sementara unsur pemberian kuasa antara lain dinyatakan dalam Pasal 371 ayat (1. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Title: Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan buku 3, Author: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan solusi apa yang harus ditempuh. go. 2 Seksi Informasi Hukum – Ditama Binbangkum 2017 2. Peraturan Pemerintah RI. Sekretaris Jenderal MTI Harya S. c. Laut, Angkutan Umum di Sungai dan Danau, dan Angkutan Umum Penyeberangan. 1. Awal terjadinya Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara para pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. • Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi. kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning; g. Pen um pang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak. Untuk dapat mengatur mengenai tata cara dalam penetapan batas kecepatan, Menteri. Undang-Undang Nomor 19 Penjelasan Umum PP Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 000 peraturan Indonesia lainnya disini!! Service. Angkutan Jalan sebagai Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang. Mengenai angkutan barang dengan kendaraan umum diatur dalam Pasal 160 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan angkutan barang yaitu barang tidak berbahaya dan tidakTEMPO. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Empat Undang-Undang Transportasi. angkutan carter, dan angkutan sewa umum; dan 2. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Angkutan umum merupakan layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan untuk masyarakat umum, dan biasanya angkutan umum dikelola sesuai jadwal, dan dioperasikan pada rute yang ditetapkan, serta pada angkutan umum dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya, Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ), perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan. Undang-undang No. 1992. Sejarah Lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam “Werverkeersordonnantie” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Lintas dan angkutan Jalan. , dan Tjitrosudibio,R. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini penting mengingat bergesernya fungsi sepeda motor di. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 7. 2. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Angkutan Umum Di Surabaya Berdasarkan Undang-Undang No. beberapa jenis transportasi umum di Indonesia seperti ojek, bus, kapal, pesawat, dan lain-lain. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945; 2. Bermotor angkutan umum, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. bagi angkutan penumpang umum pada wilayah tertentu; b. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan. ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN. Perwakilan. 12 tahun 2009 diantaranya yaitu angkutan online, angkutan umum, selanjutnya pasal. Histori artikel: Submit 15 Mei 2020; Diterima 16 Juni 2020; Diterbitkan 1 Juli 2020. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dapat dicabut izin usahanya untuk selama-lamanya tiga bulan. Di samping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (2) di atas jo. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan T. Sebab kendaraan umum angkutan barang atau kendaraan umum angkutan orang harus dimiliki dengan status badan hukum. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pada praktiknya,No. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 6. Pasal 1. yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2015 tentang Retribusi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALANPemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan, yang merupakan peraturan pelaksana dari beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam Undang. BAB III Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum (Pasal 14 – Pasal 20). "Dana" yalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, yang dipungut dari para pemilik/pengusaha alat angkutan lalu-lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu-lintas jalan korban/ahliwaris yang bersangkutan. 3.